Manajemen pemerintahan merupakan faktor utama dalam suatu administrasi publik. Mengapa dikatakan demikian? Ramto (1997) mengemukakan bahwa hal tersebut karena manajemen dapat sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan, baik dengan sarana dan prasarana ada, organisasi sumber dana, maupun daya tersedia. Dengan kata lain, adalah upaya di organisasi. Upaya inilah diwujudkan berbagai kegiatan pemerintah mencakup aspek kehidupan penghidupan warga negara masyarakatnya. Oleh itu, hadirnya buku ini menjadi usaha penting membahas semua berkaitan pemerintahan.

Berdasarkan peraturan No. 72 tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur mengurus kepentingan setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat diakui dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kabupaten Melawi merupakan salah satu wujud otonomi daerah pemekaran dari Sintang ditetapkan Undang-Undang No.34 2004 pembentukan Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian sebagai luas kewenangan membuat kebijakan memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa pemberdayaan masyarakat, terutama ditingkat Desa. mempunyai posisi strategis penyelenggaraan pemerintah, pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Sistem, penyelenggaraan, Kebijakan

AbstrakDesentralisasi di Indonesia merupakan reformasi yang tidak selesai dan hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal atau sukses. Inti dari desentralisasi adalah ‘internalising cost and benefit’ untuk people serta bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. Itulah esensi terpenting sebuah jargon ‘desentralisasi.’ Akan tetapi, pelaksanaan sampai sekarang masih jauh harapan tersebut. Hal ditunjukkan hanya menguntungkan elit penguasa lokal, gurita neoliberal, pelayanan publik kurang berkarakter, tanpa efisiensi kelembagaan, menyuburkan korupsi daerah. fiskal semu. Tujuan penulisan memberikan gambaran perjalanan penerapan kebijakan Indonesia, mulai tahun 1999 dengan 2015. Metode digunakan kajian literature regulasi pembahasan bersifat deskriptif kualitatif. AbstractDecentralization in is that reformis not completed until the current implementation maximized or have been successful. The essence of decentralization internalizing benefit' for how government closer to people. That's most important 'decentralization’. However, still far from expectations. It shown only benefits elite local authorities, a neo-liberal octopus, public services are lacking character, without institutional efficiency, fosters corruption area, quasi-fiscal decentralization.

AbstrakPenelitian iini ibertujuan iuntuk imenganalisis ihubungan iantara ibirokrasi idan demokrasi isebagai idua ielemen ikunci idalam isistem ipemerintahan imoderen. Birokrasi, ibagian iintegral idari iadministrasi ipublik, imemiliki iperan penting ipelaksanaan ikebijakan ipublik ipenyediaan ipelayanan ikepada masyarakat. iDi isisi ilain, idemokrasi iadalah iprinsip idasar pemerintahan iyang imemberikan iwewenang irakyat iberpartisipasi dalam iproses ipengambilan ikeputusan. iPenelitian imenggunakan ipendekatan kualitatif idengan imengumpulkan idata imelalui itinjauan ipustaka. iAnalisis dilakukan imempertimbangkan ibeberapa idimensi, itermasuk iakuntabilitas, transparansi, ipartisipasi iefisiensi, ikeadilan. iTemuan ipenelitian menunjukkan ibahwa ikompleks dan isaling iterkait.Birokrasi iefektif iakuntabel idapat imemperkuat imenyediakan ibaik imenjaga keadilan iTransparansi itindakan birokrasi imeningkatkan iikatan pemerintah imasyarakat. iNamun, ikelemahan ibirokrasi, iseperti ikorupsi, keputusan itidak iefisien, iatau ikurangnya iresponsivitas iterhadap ikebutuhan masyarakat, imenghambat iperkembangan idemokrasi.Hasil memberikan ipemahaman ilebih itentang iinteraksi demokrasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas, partisipasi publik, efisiensi. Upaya untuk mengembangkan sistem mendukung prinsip dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.

Tulisan ini hendak mengkaji pemanfaatan E-Government (Electronic Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif yuridis. berupa pengaturan yang sudah ada pada tingkat nasional atau pusat serta saran tindak bagi rangka mengimplementasikan E-Government, terutama pijakan awalnya suatu kerangka hukum (legal framework). merupakan penelitian pendekatan teoretis-konseptual (conceptual approach) dan perundang-undangan (statute approach).

Abstract AAUPB (Asas asas umum pemerintahan yang Baik) has a long journey from the beginning of its birth in Netherlands to application Indonesia today. at first was only theoretical realm and then entered into law until got very important position Law No. 30 2014. Initially, intended as means legal protection or rechtsbescherming even used an instrument increase for citizens government actions. is basis judgments judiciary administrative efforts, well unwritten norm actions The history development AUPB can be seen principle various laws regulations, practice implementing court decisions jurisprudence doctrine. arrangement had found increasingly strong momentum when Government Administration Act passed As result adoption concept welfare state, state must fulfill community, one which through public services. With AAUPB, it expected that service provider, accept by civil provider carrying out authority, sue deviant providers. Keywords: General principles good governance, service. Abstrak Asas-asas baik (selanjutnya disebut AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan sehingga bukan produk formal suatu lembaga seperti undang-undang. dapat dipahami sebagai asas-asas dijadikan dasar tata cara dalam layak, dengan demikian itu menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang sewenang-wenang. Sejarah perkembangan di dilihat prinsip berbagai peraturan perundang-undangan, penerapan putusan pengadilan atau yurisprudensi serta doktrin. Perkembangan pengaturan menemukan momentumnya semakin kuat, tatkala UU Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun Sebagai akibat dianutnya konsepsi maka memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pelayanan publik. Dengan adanya diharapkan pemerintah pemberi publik menerima norma hukum harus oleh penyelenggara menjalankan kewenangannya, sekaligus sarana bagi warga menggugat menyimpang. Kata Kunci : Pelayanan Publik

<p>Kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintah dan non dianggap sulit dijangkau masyarakat. Permasalahan diangkat dalam tulisan adalah bagaimana kesiapan lembaga-lembaga mengimplementasikan UU KIP upaya mewujudkan tata pemerintahan baik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif diketahui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi jaminan kepada masyarakat untuk mengakses dari badan publik, meskipun belum siap KIP. Hal terlihat tersedianya terkait dengan urusan kepemerintahan seperti kebijakan publik pelayanan publik. Untuk itu Pemerintah perlu segera sesuai diamanatkan oleh PP 61 2010 pelaksanaan KIP.</p><p>Freedom of information is a fundamental human right. Past experience shows that and non-governmental agencies are considered hard to reach communities. Issues raised in this paper how the readiness government implementing law an effort realize good governance. By using method normative legal research note Act No. concerning Freedom Information gives assurance public access from bodies, although agency not yet ready. This evident unavailability relating affairs governance such as policy service. For Government should immediately implement accordance with mandated by Regulation Number Year implementation is.</p>

<p>Peranan data sangat penting terutama memasuki era ledakan atau "<em>Big Data</em>". Oleh karenanya, pihak yang mampu mengolah dan memanfaatkan data-data besar, cepat, variatif, kompleks, dapat mengambil keuntungan besar. Namun sayangnya, penerapan <em>Big Data</em> analitik masih belum begitu populer di Indonesia, khususnya lembaga pemerintahan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana teknologi sudah dimanfaatkan beberapa pemerintahan, tantangan apa saja muncul dalam penerapannya. Diharapkan hasil kajian memberikan informasi inspirasi sehingga implementasi Data </em>di Indonesia semakin luas, pemerintahan.</p>

Democracy provides an understanding that the source of power is people with will give birth to a rule benefit and protect their rights. In order for happen, needed support idea serves as foundation in life state guarantee rights people. Such called The Constitution.The on highest itself does not need be understood sense absolute monistic unlimited, because it supreme which hands limited by agreement they set forth together outlined formulation constitution made promulgated especially founding state. This what social contract between citizens reflected constitution. It limits regulates how sovereignty channeled, executed maintained activities day-to- day running government. essence, within popular sovereignty, remains guaranteed are true owners State all its authority carry out functions power, both field legislative, executive, judiciary. who have plan, organize, implement, conduct monitoring assessment implementation functions. Even further, every aimed at. benefits gained from functioning organization intended. or democracy totally people,

Pemerintah Desa adalah Kepala atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Keywords: pemerintah, kepala desa,

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensil, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip "checks and balances", ketentuan tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan wewenang jelas antara ketiga lembaga Negara tersebut. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam ini, penulis ingin mengetahui membahas berbagai teori praktek UUD 1945 pelaksanaan Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa secara teoritis kewenangan lembaga-lembaga negara di mengarah pada presidensil, kemudian menjalankan fungsi kewenangan, tidak mencerminkan ada presidensil akan tetapi lebih dekat pembagian kekuasaan. Dengan demikian, diterapkan kembali upaya agar konsepsional prakteknya dapat berjalan ideal.

RINGKASAN - Pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahanmerupakan wujud nyata menciptakan pemerintahan baik (goodgovernance). Pemberian pelayanan kepada masyarakat juga hasil kerja nyatadalam khususnya desa. Dengan demikian, dibutuhkantata kelola dan benar sehingga dapat menghasilkan yangberkualitas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,bahwa membentuk desa profesional, efisien efektif,terbuka serta bertanggung jawab tak terlepas dari optimalnya publikdalam Untuk meningkatkan pelayananpublik di dilakukan dengan tata danmelaksanakan program-program mendukung kinerja aparatur desadalam melayani masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkatkemampuan memberikan masyarakatdi Desa Pematang Johar desaterhadap peningkatan publik Johar. Metode yangdigunakan penelitian adalah deskriptif kualitatif, untukmengetahui terhadap publikdan tingkat kemampuan Tata yangdilakukan oleh pemerintah hasilkepememimpinan mengelola mengatur sistempemerintahan baik. diberikan desamelalui program e-Desa telah terlaksana walaupun belum maksimalkarena keterbatasan mengimplementasikanprogram ini.Kata Kunci: kelola, Pemerintahan Publik

Agency theory assumes that there are many information asymmetries between the agents (local government) who have direct access to by principals (the public). The existence of asymmetry allows occurrence corruption local government. Government auditing is believed affect level government corruption. purpose this research analyze influence result such as audit opinion, finding, and rectification provincial in Indonesia.This uses secondary data from Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pusat Statistik prosecutor annual reports. This purposive sampling using multiple linear regression analysis. study shows partially, has negative effect on level, finding opinion no level. Simultaneously, these variables significant

Local direct election is an attempt to realise integral system of democracy and encourage concept popular sovereignty. The numerous obstacles on the way are challenges that eventually will help shaping prevailing a more democratic one.Pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah merupakan sarana sekaligus upaya mewujudkan sistem demokrasi utuh serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Kendati dalam perjalanannya muncul sejumlah persoalan yang mengiringinya, namun hal itu haruslah dipandang tantangan bagian dari proses pematangan rangka pemerintahan lebih demokratis.

Dalam praktek pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya dengan adanya pembagian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah. Kewenangan tersebut adalah urusan-urusan terkait urusan konkuren terdiri dari wajib dan pilihan. Menjadi pertanyaan bentuk produk hukum apakah pemerintahan kewenangan-kewenangan tersebut. Berdasarkan penelusuran berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai atribusi harus daerah. Hal ini langsung materi muatan salah satunya rangka penyelenggaraan Berkaitan itu, maka disarankan agar berkaitan atau

Abstract Basicly, The government carries out three main duties, namely: organizing government, carrying development, and holding public services. State that is required to attend serve every citizen fulfill the rights basic needs of community under approval, accept mandate UUD NRI 1945 (Constitution Republic Indonesia). Based on data or empirical facts, fact services in Indonesia are still not optimal. quality have been optimal, determine expectations community, will reduce essence objectives (state) realize social welfare for all people Indonesia. For this reason, one efforts must be done immediately realizing good prime optimize information disclosure implementation key understanding governance principles governance. Starting from these principles, a benchmark performance obtained. Information important governance, which can help excellent service delivery. constitutional guarantee right agreed contained Article 28F 1945, then further regulated Act Number 14 / 2008 Concerning Public Openness (UU KIP), related budget needs, namely transparent, effective efficient, accountable accountable. create Keywords: disclosure, service, Abstrak Pemerintah pada prinsipnya menjalankan tiga tugas utama, yaitu: menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan pelayanan publik. Negara wajib hadir untuk melayani setiap warga negara penduduk memenuhi hak kebutuhan dasar masayarakat dalam kerangka publik, sebagaimana amanat 1945. Berdasarkan atau fakta empiris, tercermin bahwa publik di masih belum Kualitas yang harapan masyarakat, akan mengurangi esensi tujuan pemerintah (negara) mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Untuk itu salah satu upaya harus segera dilakukan baik prima adalah mengoptimalkan keterbukaan informasi penyelenggaraan Kunci utama memahami pemahaman atas prinsip-prinsip dalamnya. Bertolak dari ini didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Keterbukaan merupakan prinsip penting dapat membantu prima. Jaminan konstitusional terhadap termaktub Pasal kemudian diatur lebih lanjut ke Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Informasi Publik menjadi fungsi baik, yaitu transparan, efektif efisien, akuntabel serta dipertanggungjawabkan. Pelayanan didasarkan informasi, tata kelola pemerintahan baik. Kata kunci: (good governance).

The objectives of this study are to (i) analyze the effect level knowledge UAPPA E1 and UAPPB officers towards Government Accounting Standard (SAP) on financial statements quality; (ii) availability facilities infrastructures supporting implementation SAP (iii) investigate improvement quality years 2007 2008 compared with year 2006. Office Inspectorate General Department National Education was selected as object in study. A set valid reliable questionnaires were used Multiple linier regression analysis applied data. results showed that SAP, UAPPB, have significant impacts quality.

In a modern State law (Welfare State), granting discretion to government is inevitable as the weaknesses or limitations of legislation and in accordance with dynamic activities performing public services community growing rapidly. The use should not be freely, sense that must conflict general principles good governance contrary interest.

Providing the widest possible autonomy to regions in implementation of local government is directed accelerate realization welfare community through improving services, empowerment, and participation. In addition, broad autonomy, region expected improve competitiveness by taking into account principles democracy, equity, justice, privilege specificity potential regional diversity within system Unitary State Republic Indonesia.

Abstrak Desa merupakan bentuk pemerintahan lokal yang sudah terbentuk dari masyarakat adat ada sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Pemerintahan tersebut terdiri sistem nilai dan lembaga tumbuh berkembang diwariskan secara turun-temurun. Setelah Indonesia merdeka, desa menjadi salah satu unsur formal dalam desentralisasi. Terdapat beberapa undang-undang mengatur mengenai diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang menempatkan sebagai daerah administratif di bawah kecamatan. itu, bagian diatur daerah, baik 22 1999 maupun 32 2004 Daerah. Pada tahun 2014, pengaturan kembali dipisahkan melalui 6 2014 Desa. Berdasarkan uraian atas, penting untuk dapat mengkaji arah perkembangan politik hukum desa, setidaknya berdasarkan Daerah The Development of Village Governance Legal Policy According to Law Number 23 Concerning Local Government and Abstract village is a form local government that has been formed from the indigenous communities existed before Republic was found. consists value system bodies grow develop inherited generation generation. After Indonesian independence, became one elements governance within decentralized system. There are several laws regulating administration which on places as area under administrative districts. that, be part regulated in government, both Government. In re-setting separated regulation through village. Based illustration above, it becomes important assess direction development law legal policy, at least based Year Village. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8

Tulisan ini hendak mengkaji pemanfaatan E-Government (Electronic Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif yuridis. berupa pengaturan yang sudah ada pada tingkat nasional atau pusat serta saran tindak bagi rangka mengimplementasikan E-Government, terutama pijakan awalnya suatu kerangka hukum (legal framework). merupakan penelitian pendekatan teoretis-konseptual (conceptual approach) dan perundang-undangan (statute approach).

AbstrakUntuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat dilakukan dengan pemetaan desa. Penelitian ini dilaksanakan tujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan; kendala, dan langkah-langkah yang telah akan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus meningkatkan bersifat deskriptif analisis pendekatan kualitatif di tiga kecamatan kabupaten Kudus, yaitu Kecamatan Dawe, Jekulo Undaan, sampel 26 Hasil studi antara lain menunjukkan bahwa tingkat pemahaman memahami majemen sumber daya manusia maupun kemampuan teknis masih kurang. Mayoritas belum mengikuti pendidikan pelatihan/bimbingan teknik kompetensi, karena memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun merasa sudah pengetahuan memadai.AbstractTo know capacity of the publik service in village, engage to conduct with mapping village. This research was conducted order village governance; obstacles and steps that have been will be carried out by local government for increasing district organizing government. Describtive analised kuantitative approach are used this three sub-districts District Undaan also takes villages sampling. The results shows knowlage staffs understand human resources management technical still lacking. Mostly, not followed some educations trainings/mentorings competency yet, because they feel if when experiences over years trainng is nececcery follow.

Abstrak: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Provinsi DIY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama, berpengaruh serhadap Daerah.. Populasi dalam penelitian adalah 15 Dinas-dinas Teknik pengumpulan data dengan kuesioner kepada 120 responden pegawai penatausaha keuangan. Berdasarkan hasil penelitian: (1) )Kompetensi Manusia positif ditunjukkan t hitung = 8,049 0,388, (2)Penerapan Pemerintahan 6,071 0,265, (3)Penerapan postif 5,949 0,258, (4)Kompetensi bersama-sama DIY persamaan regresi, F 23,133 =0,410. Kata Kunci: Daerah, Daerah.

Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau unsur yang melayani masyarakatnya. Sehingga memiliki dijadikan tugas bagi pemerintahan, seperti tata pemberdayaan desa, kesejahteraan ketertiban lingkungan. bentuk organisasi Pemerintahan minimal harus mewakili dimiliki Desa. Permasalahan penelitian ini bagaimana desa pasca diterapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.Maka dengan permasalahan tersebut tujuan yaitu, mengidentifikasi jenis pelayanan merencanakan model berdasarkan maka penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif, strategi grounded theory suatu proses untuk memproduksi merancang sebuah didasari oleh kategori-kategori interaksi pemerintah.Berdasarkan telah dilakukan administrasi berbentuk perizinan non-perizinan. Model Kepala Desa, Sekertaris, Kaur Umum, Keuangan, Perencanaan kemudian unit teknis operasional dinamakan Kasi Pelayanan, Kesejahteraan. Karena menurut Permendagri 84 tahun 2015 SOTK 3 Kasi.

The role of government public relations in the era technological and information advancement is now no longer as a transmitter information, but strategic element supporting successful implementation programs. Especially creating reputation for good governance community. Therefore, Public Relations needs to be developed more proactive so that it able package oblique news develops community straighten according true, balanced proportional facts people do not have bad perceptions about government. focus problem (Government Relations) eyes community, well objectives functions Government public. research method uses literature study. designed based on serious research, planning evaluation. work process continuous circular process, form spiral. In function or requires, variety reliable expertise, who can trusted, supervision, coordination, attention every detail carried out professional manner. must master technical skills disseminating achieve goals been determined by Relations. this approach, use various communication channels, including interpersonal, public, group communication, mass media, both print audio-visual New Media.

Abstract Political dynasties can be understood as a political strategy to maintain power by passing down the that has been held others who are still among relatives. First, stagnation of cadre parties in capturing qualified regional head candidates, thus creating pragmatism encouraging relatives head's family become public official. Second, context community maintains status quo conditions region want rule or people close replace detention. dynasty is negative excess autonomy makes hijacked democracy circulation genealogical core relations, based on kinship relations and outside lines have an interest perpetuating power. In practice, actualization carried out with several perspectives, namely neopatrimonialism, clan, predators. The development at local level also interpreted form 'Cendanaisasi'. term cendanaisasi refers Cendana Family during 32 years President Soeharto's leadership which was very powerful Indonesia's economy. All key government posts controlled children, sons-in-law, nephews, other relatives, so this becomes lasting for three decades government. This pattern actually being developed exemplified elite families democratic process traced placing strategic positions. Keywords: Local Politics, Dynasty, Regional Government Abstrak Dinasti politik dapat dipahami sebagai strategi untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan yang telah digenggam kepada orang lain masih merupakan kalangan sanak keluarga, Pertama, macetnya kaderisasi partai dalam menjaring calon kepala daerah berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme mendorong keluarga menjadi pejabat publik. Kedua, konteks masyarakat adanya kondisi di daerahnya menginginkan berkuasa atau dekat menggantikan petahanan. Politik ekses negatif dari otonomi menjadikan demokrasi terbajak (hijacked democracy) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun luar garis genealogis memiliki kepentingan terhadap pelanggengan family. Dalam prakteknya sendiri aktualisasi dinasti dilakukan beberapa sudut pandang yaitu neopatrimonialisme, klan politik, dan predator politik. Berkembangnya tingkat lokal juga bisa ditafsirkan bentuk ‘Cendanaisasi’ lokal. Istilah merujuk pada Keluarga semasa tahun kepemimpinan Presiden Soeharto sangat ekonomi-politik Indonesia. Semua pos-pos kunci pemerintahan dikuasai anak, menantu, kemenakan, kerabat lainnya, tersebut langgeng selama tiga dekade pemerintahan. Pola itulah sebenarnya sedang berkembang dicontoh para elit bahwa proses ditelikung menempatkan posisi strategis daerah. Kata Kunci: local, Dinasti, Pemerintahan